Kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 16 bulan yang akan diberlakukan pada 1 September belum sepenuhnya bisa diterima pemerintah di daerah. Seperti Pemkot Surabaya menyatakan belum bisa menjalankan kebijakan itu dengan dalih masih membutuhkan tenaga teknis cukup besar.
“Kami harap pusat memahami masalah ini,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya Yayuk Eko Agustin, Senin (22/8).
Sementara Pemprov Jatim berpendapat kebijakan moratorium PNS berpotensi menciptakan krisis kepegawaian di lingkungan Pemprov Jatim. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim mencatat 1.228 pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada tahun ini. Padahal, Pemprov hanya mengajukan penerimaan PNS sebanyak 1.000 orang.
Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, akan meninjau kembali usulan penerimaan PNS di Pemprov Jatim. Meskipun, sebenarnya Jatim masih membutuhkan PNS baru. Gubernur meminta kepada pusat untuk menambah PNS di Jatim. “Akan ditinjau kembali usulan penerimaan PNS, memang kami ajukan 1.000 tapi akan kami tinjau kembali berapa yang bisa dipenuhi,” kata Soekarwo, Minggu (21/8).
Seperti diketahui, pemerintah merencanakan melakukan moratorium PNS untuk menata birokrasi. Jika satu instansi pemerintah terlalu banyak memiliki PNS akan dialihkan ke instansi yang lain. Penataan PNS melalui moratorium tidak hanya dilakukan di pusat, melainkan juga di tingkat daerah seperti di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pemerintah dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) terkait moratorium pegawai negeri sipil (PNS). Moratorium itu akan efektif diberlakukan 1 September 2011.
Moratorium ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan dalam rangka penciutan (rightsizing) jumlah PNS.
Yayuk mengatakan, pemkot saat ini masih butuh tenaga guru dan kesehatan. Selain itu, juga membutuhkan tenaga teknis lainnya, seperti tenaga kerja di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan pematusan (DPUBMP), di Badan Perenacanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan lainnya.
Dalam kurun waktu 16 bulan tanpa ada pengangkatan PNS tenaga teknis, ia nilai, cukup lama. Kalau saat ini jumlah PNS pemkot sekitar 19.700.000 orang dan setiap tahun dikurangi sekitar 800 orang yang pensiun dan ada pula yang dipecat karena tersangkuat narkoba dan lainnya. “Kami harap pusat memahami masalah ini,” ujarnya.
Tahun ini Pemkot sempat akan mengajukan tambahan CPNS sebanyak 1.718 formasi ke pusat pada Agustus ini. Permohonan CPNS baru tersebut, untuk tenaga pendidikan sebanyak 1.184 formasi, tenaga kesehatan 324 formasi dan tenaga teknis sebanyak 210 formasi. Permintaan tambahan tenaga guru sebanyak 1.184 calon pegawai negeri sipil (PNS) khusus untuk tenaga pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan kualitas hasil pendidikan itu sendiri.
“Kami memang sempat akan mengajukan 1.718 formasi tersebut pada seleksi CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Agustus ini. Pengajuan penambahan formasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemkot, yang jumlah penduduknya sangat banyak,” katanya.
Sementara Kepala BKD Pemprov Jatim Akmal Budiyanto mengatakan, ada 6.220 orang PNS yang akan memasuki masa pensiun hingga 2015 mendatang. Namun, tiap tahunnya Pemprov Jatim hanya menerima sekitar 300 PNS. Akmal menyatakan, Morotarium bisa membuat krisis kepegawaian di lingkungan Pemprov Jatim semakin bertamabah parah.
Akmal melanjutkan, dengan adanya moratorium itu pihaknya kini tengah mengkaji berapa besaran PNS yang akan dibutuhkan oleh Jatim. Pemprov Jatim sendiri, kata dia, akan mengikuti moratorium dan kemungkinan besar tahun ini tidak akan membuka penerimaan PNS. Namun, pada sejumlah bidang yang tidak masuk dalam kebijakan moratorium seperti kesehatan, keamanan dan pendidikan BKD masih menghitungnya.
“Akan kami ikuti kebijakan moratorium itu, kami akan menghitung lagi dan menyesuaikan kebutuhan PNS yang bisa ditampung dan diperbolehkan oleh pusat,” katanya.
Pemprov Jatim sendiri, kata dia, sebenarnya sudah mengajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) untuk merekrut 1.000 PNS. Jumlah itu nantinya akan disebar di 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemprov Jatim
Jumlah pengajuan sebanyak itu, katanya, biasanya hanya disetujui sekitar 300 sampai 400 formasi saja. Alasannya, persetujuan itu karena menyesuaikan anggaran Negara.
Menurut Yayuk, jika nantinya Men PAN dan RB hanya mensetujui 300 formasi saja, itu berarti pemkot masih kekurangan 1.418 formasi tenaga kerja. Jumlah ini akan dimintakan jatah CPNS baru lagi pada 2012.
Pengajuan CPNS sebanyak tersebut, lanjutnya, karena selama 2011 PNS Pemkot Surabaya yang mengalami masa pensiun mencapai sekitar 800 PNS. Dengan kondisi ini, jika usulan tersebut tidak dipenuhi pusat, maka pemkot akan kekurangan pegawai secara tidak langsung.
Saat ini, jumlah PNS Pemkot Surabaya sebanyak 19.896 PNS. Dengan rincian tenaga pendidik 11.235 orang, tenaga kesehatan 890 orang dan tenaga structural 7.861 orang. “Tahun lalu, jumlah PNS pemkot mencapai 21 ribu orang lebih, tapi sekarang hanya sekitar 19 ribu saja,” jelasnya. yop,pur/surabayapost
